Pengadaan Tong Sampah Oleh Pemerintah Desa Menuai Protes Warga

Keputusan pemerintah desa Jombor kecamatan Tuntang kabupaten Semarang untuk proyek pengadaan tong sampah pada setiap rumah menuai berbagai tanggapan dimasyarakat.proyek pengadaan ini bertujuan untuk menjaga dan menciptakan lingkungan desa yang bersih dan nyaman.

Kebijakan yang dilatar belakangi kebiasaan masyarakat tidak perduli terhadap lingkungan, berupa membuang sampah sembarangan. Mendorong pemerintah ingin merubah kebiasaan buruk tersebut dengan mengadakan tong sampah setiap rumah. Dengan harapan setelah pemerintah mengadakan infrastruktur berupa tong sampah akan merubah kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan.

Hal ini dianggap penting oleh pemerintah karena dampak membuang sampah sembarangan yang tidak bisa dianggap sepele, seperti pencemaran tanah membuat tanah tidak subur dan tidak sedap dipandang mata. Sebelum keadaan yang kian parah pemerintah berkeinginan mengatasinya sedini mungkin.

Kebijakan pemerintah tidak selamanya mendapatkan sambutan baik dari masyarakat, pro dan kontra mengiringi keputusan pemerintah desa tersebut, sebagian masyarakat menyebut hal itu adalah kebijakaan yang kurang cocok di terapkan di desa khususnya di Jombor, melihat keadaan geografis berupa pergunungan dan perbukitan yang tidak memungkinkan.

Mereka beranggapan bahwa dana yang seharusnya untuk pengadaan tong sampah akan lebih bermanfaat ketika dialokasikan untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Mengingat masih banyak saudara-saudara kita yang masih hidup dibawah garis kemiskinan.

Mereka menuntut pemerintah untuk lebih fokus dalam bidang pengembangan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, supaya masyarakat khususnya pemuda tidak perlu jauh-jauh merantau ke kota, ke luar pulau, bahakan luar negri untuk membebaskan diri dari rantai kemiskinan yang membelenggunya.

Perlu kajian mendalam dalam setiap kebijakan yang dikeluarka pemerintah, jangan sampai kebijakan pemerintah yang seharusnya mempunya keberpihakan pada rakyat justru tidak tepat sasaran karena bertentangan dengan apa yang sebenarnya lebih penting dan lebih dibutuhkan masyarakat dalam jangka pendek. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mengklasifikasi kebutuhan rakyat, dan membedakan mana yang harus terealisasi dalam jangka pendek,  menengah dan panjang.

Pemerintah sudah seharusnya selalu hadir dan mendampingi masalah-masalah yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, mendengar keluh kesah masyarakat, merasakan air mata perih masyarakat dan mencium keringat penderitaan masyarakat. Karena pemerintah adalah wakil rakyat. Dan juga selalu melibatkan rakyat dalam Setiap kebijakan pemerintah agar tidak terkesan pemerintah yang monarki membungkam suara dan kritik rakyat. Karena rakyat adalah mitra kerja pemerintah.

Dengan upaya-upaya seperti diatas diharapakan terciptanya hubungan yang saling bersinergi antara pemerintah dan rakyat serta terciptanya kolerasi dari kedua belah pihak. Yang akan berdampak terciptanya kebijakan-kebijakan yang sejalan untuk kemajuan bersama.

Opini oleh Muhammad Ulin Nuha (Crew Magang LPM Esensi)